BAKINUPDATE.COM,– Bukan waktu yang sebentar Indonesia dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19. Semakin panjang durasi waktu penanggulangan Pandemi Covid 19 maka semakin berat dan kompleks pemasalahan yang akan dihadapi. Persoalan ekonomi, sosial dan budaya jelas sekali akan terasa berat untuk dilalui. Diperlukan energi dan kebijakan yang luar biasa agar tepat sasaran dalam penanggulangan Covid 19.
Masyarakat Indonesia sekarang dihadapkan pada Pandemi Covid 19 Varian baru, yakni Varian Delta yang lebih berbahaya dari covid sebelumnya. Varian baru covid Delta nyata nyata banyak menyebabkan kematian masyarakat. Akibatnya, Indonesia menduduki angka kematian tertinggi di dunia.
Atas nama Undang – Undang, kita hormati upaya pemerintah dalam mengatasi penanggulangan pandemi covid. Berbagai kebijakan dari mulai Prokes, PSBB, PPKM, dan mewajibkan warga masyarakat melakukan Vaksin, sekalipun di sana sini ditanggapi pro dan kontra dari sebagian masyarakat atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 pada pasal 28 H ayat 1 berbunyi
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Dalam upaya memberikan Hak konstitusional kepada warga negara Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara Undang – undang wajib untuk menjalankan apa yang tertulis dalam UUD 45 dan memenuhi hak memperoleh kesehatan setiap warga negara indonesia, di mana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut sudah pula diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
Pelayanan Belum Efektip ;
Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta. Luas geograpis yang cukup luas serta penyebaran penduduk yang tidak merata, bahkan masih banyak yang tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau akses transportasi.
Berkaitan dengan hal di atas [demografi dan geografis] bisa menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil akibatnya tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan terutama pandemi covid 19.
Sisi lain menurut hasil pengamatan dan beberapa koresponden di beberapa tempat, penyelenggaraan kesehatan covid 19 saat ini sedang menggalakan vaksinisasi bagi masyarakat. Dan beberapa strategi seperti mewajibkan masyarakat chek kesehatan covid bagi yang terpapar, dirasakan belum efektif. Hal tersebut karena tes sweab/PCR dan vaksin ada yang gratis dan ada yang berbayar.
Program Vaksinisasi gratis tampaknya tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat karena informasi dan petunjuk tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Outlet Covid-19
Ada kelemahan kebijakan pemerintah pusat dalam memetakan kebijakan pelayanan kesehatan Covid 19. Kelemahan itu ialah kebijakan pemerintah pusat tidak memberdayakan Lembaga Formal secara hirarkis yang paling bawah, yakni RT dan RW. Kita bedayakan RT sebagai RT SIAGA. Selama ini strategi yang dijalankan dari atas ke bawah. Dengan diberdayakan RT Siaga, berarti strateginya dari bawah ke atas.
Seorang ketua RT adalah orang yang paling mengetahui persoalan warganya. RT secara mandiri bisa melindungi warganya dalam melindungi bencana kesehatan. Maka dari itu pengurus RT harus diberdayakan dalam penanggulangan dan pencegahan covid 19.
Dalam bentuk pelayanan formal lain adalah pemerintah hendaknya membukakan pelayanan Sweb dan Vaksin yang mudah dijangkau. Dengan dibukanya Outlet outlet yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, Insya Allah dengan pola demikiam sasaran akan efektip dan target pemerintah.akan tercapai.
