BAKINUPDATE.COM – Semarang – Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra Ferry Juliantono menduga ada aliran dana dari proyek Meikarta untuk
kampanye pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko
Widodo -Ma’ruf Amin. Dugaan ini didasarkan pada posisi Bupati Bekasi Neneng
Hasanah yang pernah tergabung dalam Timses Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu, Ferry juga meminta Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memeriksa Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta CEO Lippo Group
James T Riady.
“Jadi yang kami inginkan KPK periksa Luhut, dan
James. Kedua orang itu diduga terlibat kebijakan koorporasi untuk menyuap.
Serta tim kampanye nasional Jokowi-Ma’aruf Amin juga klarifikasi keterlibatan
Bu Neneng sebagai timses. Sebab dugaan awal uang itu digunakan untuk dana kampanye,”
kata Ferry saat ditemui di sela-sela pembekalan caleg Gerindra di UTC,
Semarang, Selasa (23/10) seperti yang dilansir dari merdeka.com,
Dia menyebut, peryataan Luhut saat topping off Meikarta
selalu membela kelangsungan proyek bahwa perizinan Meikarta sudah
beres.”Luhut bicara masalah perizinan termasuk AMDAL sudah selesai. Dengan
OTT KPK membantah apa yang disampaikan. Pernyataan Luhut itulah menjadi dasar
konsumen untuk membayar, jumlahnya ribuan orang. Jadi dia hadir dianggap
mempresentasikan pemerintah. Jadi, dia harus klarifikasi,” ungkapnya.
Terkait perizinan Meikarta, Luhut Pandjaitan pernah
mengatakan bahwa tidak memiliki masalah dengan perizinan. Hal itu, kata Luhut,
disampaikan saat meresmikan mega proyek di Kabupaten Bekasi itu pada Oktober
2017 lalu. Luhut berujar, banyak izin yang ia tidak tahu dalam proyek Meikarta
ini. Namun pihak Meikarta mengatakan semua izin sudah beres.
“Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu.
Pas saya tanya, (katanya) nggak ada masalah izin tadi,” katanya di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta , Selasa, 16 Oktober 2018.Ferry juga
mencurigai program dana Kelurahan sarat nuansa politik. Sebab penggunaan dana
kelurahan nantinya berpotensi menekan para kepala desa saat Pilpres
berlangsung.
“Jelas mencurigakan dalam hal ini kepala desa atau
lurah. Walaupun saya sangat senang mereka dapat dana. Tapi saya melihat mereka
akan ditempatkan pada posisi yang susah,” tuturnya.
Dia mengkhawatirkan pencairan dana kelurahan yang
bertepatan dengan Pilpres 2019 membuat banyak pihak berpikir sebelah mata.
Apalagi, waktu alokasi dananya terkesan diundur pemerintah.
“Tapi kok waktunya pencairan dana kelurahan seperti
ini. Kebutuhannya kan dari kemarin berarti sengaja diundur-undur,”
ungkapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut dana kelurahan
cair harus mendapat persetujuan DPR di tahun 2019. Hal itu untuk menghindari
polemik, karena dianggap rawan bermuatan politik jika tanpa prosedur.
“Itu harus dikaji, sebab pencairan bertepatan dengan
kampanye, dan diduga banyak pandangan masyarakat yang negatif,” kata
Jokowi /cob/merdeka.com
Red/amf
