Presiden Joko Widodo : Angka 10 Juta Bukanlah Jumlah Pekerja Ilegal Asal China, Melainkan Target Wisawatan

Isu yang ramai beredar di masyarakat menyebutkan adanya tenaga kerja ilegal
asal China yang jumlahnya mencapai 10 juta orang namun pemerintah telah menyangkal
adanya jutaan pekerja ilegal yang tidak terdeteksi.

Presiden Joko Widodo turut menanggapi isu tersebut dan secara tegas menyatakan
angka 10 juta bukanlah jumlah pekerja ilegal asal China, melainkan target
wisawatan asal negara tersebut ke Indonesia.

“Yang 10 juta itu turis. Ini urusan turis. Bukan urusan tenaga
kerja,” kata Presiden ketika menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional di
Karawang, Jumat.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri juga menyangkal keberadaan begitu
banyak tenaga kerja ilegal asal China tersebut.

Hanif tidak menampik adanya TKA asal China yang bekerja di Indonesia namun
angkanya tidak sebesar yang diisukan yakni 10 juta.

Terhadap pekerja ilegal tersebut, Menaker menegaskan pemerintah akan terus
melakukan penertiban.

Hanif menyebut Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pekerja asing di Indonesia
pada akhir 2016 adalah sebanyak 74.185 orang.

Jumlah pekerja asing di Indonesia dalam lima tahun terakhir disebutnya tidak
terlalu berfluktuasi, rata-rata 70 ribu orang.

Pada tahun 2011 total TKA dari semua negara adalah 77.307 orang, tahun 2012
sebesar 72.427 orang, tahun 2013 sebanyak 68.957 orang, tahun 2014 sebesar
68.762 orang dan tahun 2015 sebanyak 69.025 orang.

“Data 2016 bukanlah angka terbesar dalam lima tahun terakhir. Rata-rata
TKA kita sekitar 70-an ribu setiap tahun,” ujarnya.

TKA asal China memang menempati peringkat/rangking satu dalam hal jumlah yakni
21.271 orang pada 2016 yang tersebar di berbagai sektor antara lain sektor
konstruksi, perdagangan dan jasa, industri dan pertanian.

“Mereka menempati jabatan sebagai profesional, teknisi, advisor atau
konsultan, manajer, supervisor, direksi dan komisaris. Itu jabatan-jabatan yang
memang boleh diduduki TKA menurut aturan kita,” kata Hanif.

Menaker menegaskan aturan ketenagakerjaan di Indonesia melarang perusahaan
untuk mempekerjakan buruh kasar dari tenaga kerja asing.

“Jadi kalau ada TKA bekerja kasar, dari mana pun asalnya, itu sudah pasti
pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, kita juga langsung tindak tegas”.

Penertiban
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan disebutnya selalu
berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi, Kepolisian maupun
pemerintah daerah untuk melakukan penertiban.

Masyarakat juga diharap untuk membantu pengawasan dengan melaporkan adanya TKA
ilegal di daerahnya namun penertiban diharapkan dapat diserahkan kepada pihak
berwenang.

Sesungguhnya, permasalahan tenaga kerja ilegal bukanlah ekslusif dialami
Indonesia.Bahkan Indonesia juga dikenal sebagai pengirim tenaga kerja baik
legal maupun ilegal yang cukup besar.

Untuk tenaga kerja legal, Menaker menyebut Indonesia mengirimkan 153 ribu
pekerja ke Hongkong, 16 ribu pekerja ke Macau dan 200 ribu TKI ke Taiwan.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja China di Indonesia
yang tercatat hanya sekitar 21 ribu orang.

Pergerakan tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara juga semakin leluasa dengan
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pencegahan membanjirnya tenaga kerja
asing di Indonesia antara lain dengan menentukan sektor pekerjaan yang bisa
diduduki oleh pekerja asing.

Kemnaker juga menentukan bahwa pekerja asing hanya boleh menempati jabatan profesional
dan bahwa pekerja yang masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikat keahlian.

Pengawasan ketat juga dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran aturan
ketenagakerjaan.

Menaker mencontohkan hingga akhir 2016, ada 683 TKA bermasalah yang ditangani
Kementerian Ketenagakerjaan yang berasal dari berbagai negara antara lain
Malaysia, Filipina, India, Thailand, Korea Selatan serta China.

Dari angka itu, sebanyak 587 TKA tidak memiliki izin kerja sehingga
keberadaannya di Indonesia adalah ilegal sedangkan 86 orang lainnya
menyalahgunakan izin.

“Semua sudah ditindaklanjuti, termasuk dideportasi,” kata Menaker.

Hanif menegaskan bahwa setiap pelanggaran aturan ketenagakerjaan akan
ditangani, baik bagi tenaga kerja asal China maupun negara-negara lainnya.(antara)